[Bahasa version below]

I, Chair of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), am aware of media reports that Indonesian President Joko Widodo is willing to hold a meeting with the ULMWP. We have not, however, received an official letter from the President requesting a meeting. I hope that he is willing to sit down with me to discuss the future of West Papua.

The people of West Papua have been betrayed by Indonesia’s false promises for decades. Indonesia occupies our land, kills hundreds of thousands of West Papuans, and then claims they want to ‘talk’. We will not be fooled by kind gestures and hand shakes whilst our people are being killed in Nduga, in Wamena, in Jayapura.

We already sit around the table with Indonesia in the Melanesian Spearhead Group (MSG), a regional forum. We are already raising the issues of West Papua in the MSG and other international fora, but Indonesia has demonstrated no willingness to truly solve the root causes of the conflict. Indonesia has not shown a genuine willingness to engage – their only response has been to kill our people, undermine Pacific Islands’ action, and spread propaganda about the movement.

Therefore, in order for a sincere meeting to take place, President Widodo must demonstrate that he is serious about addressing the root causes of the problems in West Papua. The ULMWP will only consider meeting the President once the following has taken place:

  1. The people of West Papua’s long-standing demand for a self-determination referendum on independence is included in the agenda of the meeting;
  2. The meeting is conducted through third-party mediation (for example, hosted by the United Nations or an agreed third-party state);
  3. The UN High Commissioner for Human Rights is allowed to visit West Papua in accordance with the call made by 18 Pacific states at the 50th Pacific Islands Forum in August 2019;
  4. All additional 16,000 Indonesian military and police personnel deployed since August 2019 are immediately withdrawn;
  5. All political prisoners are released, including Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, and all students who have been arrested during the recent uprising;
  6. All restrictions on entry to West Papua for international media and NGOs are lifted.

Indonesia has always ignored the will of the West Papuan people. In 1962, the Netherlands, United States and UN handed us to Indonesia without consulting a single West Papuan. In 1969, we were promised a free and fair referendum, and this was snatched from us by the Indonesian State. Our cries for freedom, justice and a referendum to decide our own destiny have been ignored by Indonesia ever since.

In order for us to believe that this has changed, Indonesia must show good faith and agree to our pre-conditions. Our will to achieve a democratic referendum, to uphold our right to self-determination, has never been stronger.

Benny Wenda
Chairman
ULMWP

Respons Ketua ULMWP terhadap kabar bahwa Presiden Joko Widodo ingin mengadakan pertemuan

Saya, Ketua ULMWP, mengetahui akan adanya berita di media massa bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ingin mengadakan pertemuan dengan ULMWP. Namun, kami belum menerima surat resmi dari Jokowi untuk mengadakan pertemuan tersebut. Saya berharap dia ingin duduk bersama saya untuk bersama mendiskusikan masa depan West Papua.

Rakyat West Papua sudah lama dikhianati oleh janji-janji palsu Indonesia. Indonesia terus menduduki tanah kami, membunuh ratusan ribu rakyat West Papua, dan kemudian mengatakan bahwa mereka ingin ‘berbicara’ dengan kami. Kami tidak akan dibohongi oleh kebaikan semu dan perjabatan tangan selagi rakyat kami masih dibunuh di Nduga, Wamena dan Jayapura.

Kami sudah duduk semeja dengan Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah forum regional. Kami sudah mengangkat permasalahan West Papua di MSG dan forum internasional lainnya, tetapi Indonesia belum menunjukkan keinginan untuk betul-betul menangani akar-akar penyebab konflik ini. Indonesia belum menunjukkan suatu keinginan yang luhur untuk menyelesaikan masalah – respons dari mereka hanyalah membunuh rakyat kami, menyabotase tindakan dari negara-negara di lautan Pasifik, dan menyebarkan propaganda bohong mengenai gerakan ULMWP.

Oleh karena itu, agar suatu pertemuan yang berniat tulus dan bersungguh-sungguh bisa terjadi, Presiden Jokowi harus menunjukkan bahwa dia serius dalam menangani akar permasalahan di West Papua. ULMWP akan mempertimbangkan berpartisipasi dalam pertemuan ini hanya bila yang berikut sudah berhasil dilakukan:

Tuntutan rakyat West Papua yang sudah lama disuarakan oleh mereka, yakni diselenggarakannya suatu referendum untuk menentukan nasib sendiri mengenai kemerdekaan, diikutsertakan dalam agenda pertemuan tersebut;

Pertemuan ini dimediasi oleh pihak ketiga (misalnya, diselenggarakan oleh PBB, atau negara ketiga yang bisa disetujui bersama-sama);

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diperbolehkan untuk mengunjungi West Papua, sesuai dengan seruan 18 negara di kawasan Pasifik di Pacific Islands Forum ke-50 pada bulan Agustus 2019;

Semua personil tentara dan polisi tambahan yang diturunkan sejak Agustus 2019, yang berjumlah 16000, ditarik secepatnya dari West Papua.

Semua tahanan politik dilepas, termasuk Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, dan semua mahasiswa yang ditahan sejak keributan terakhir;

Semua pembatasan dan larangan yang mencegah media dan LSM internasional memasuki West Papua dibatalkan.

Indonesia sudah lama terus mengabaikan keinginan rakyat West Papua. Di tahun 1962, Belanda, Amerika Serikat dan PBB memberikan kami kepada Indonesia tanpa berkonsultasi dengan satu pun rakyat West Papua. Di tahun 1969, kami dijanjikan suatu referendum yang bebas dan adil, dan ini pun dicuri dari kami oleh pemerintahan Indonesia. Seruan kami untuk kemerdekaan, keadilan dan referendum penentuan nasib sendiri terus diabaikan oleh Indonesia dari saat itu hingga saat ini.

Agar kami bisa percaya bahwa situasi ini sudah berubah, Indonesia harus menunjukkan suatu niat baik dan menyetujui syarat-syarat kami. Keinginan kami untuk memperoleh suatu referendum yang demokratis, untuk menegakkan hak kami untuk menentukan nasib kami sendiri, tidak pernah lebih kuat dan teguh daripada saat ini.

Benny Wenda
Ketua ULMWP