[In Bahasa below]

On December 1, 1961, our people’s right to self-determination was finally recognised by the world. At the ‘First Papuan People’s Congress,’ the elected West New Guinea Council selected a national anthem, flag and symbols, and planned the formation of an independent Republic of West Papua. Dutch and Australian diplomats witnessed the launching of this manifesto.

All West Papuans, from Sorong to Samarai, across Melanesia and throughout the globe: I invite you to hold mass prayer meetings on December 1, 2020, to commemorate this historic day for our people.

We will mark this day as the peaceful end of Special Autonomy. You must prepare yourselves to take over our country once more. We will not bow down to any offer from Jakarta short of a referendum on independence. We are not bound by any law imposed by Jakarta.

To all our international solidarity groups, I know that this is a difficult time with Covid-19, but I invite you to raise the Morning Star flag wherever you are, whether in your kitchen or from the top of your house. Please post these photos on social media.

In the last few months we have suffered greatly. West Papuans are being systematically killed at the hands of the Indonesian military. Our religious leaders, like Pastor Yeremia Zanambani and Catholic Church worker Rufinus Tigau, have been tortured and killed. A 19-year-old woman in Sentani, Dimisi Balingga, was killed by Indonesian troops on November 4. West Papuan students are being arrested and brutalised just for holding a small demonstration. We are not safe under Indonesian rule.

Our long struggle has produced many historic manifestos: on July 1, 1971, on December 14, 1988, on November 27, 1997, at the Second Papuan People’s Congress in 2000, the Third Papuan People’s Congress in 2011, and the 2014 Saralana Declaration. The ULMWP recognises the importance and legitimacy of all these manifestos, but 1961 stands out as a moment no international government can deny. Indonesia knows that this date is crucial for us and for the future of West Papua.

We have already announced our Provisional Constitution. This is an important step, but there is more to come. Our people need to be ready. It is time to show Indonesia and the world that we are serious, and ready to reclaim our sovereign territory.

Benny Wenda
Chairman
ULMWP

Ketua ULMWP: Peringatilah hari pengakuan kami dengan doa bersama pada tanggal 1 Desember

Pada tanggal 1 Desember 1961, hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri akhirnya diakui oleh dunia. Di Kongres Rakyat Papua Pertama, Dewan Nugini ((New Guinea Raad) memfinalisasi lagu kebangsaan, bendera dan simbol-simbol kenegaraan suatu Republik West Papua yang merdeka, serta merencanakan bentuk dari negara yang baru lahir ini. Diplomat-diplomat dari Australia dan Belanda menyaksikan deklarasi ini.

Kepada seluruh rakyat West Papua, dari Sorong sampai Samarai, dari seantero Melanesia dan dari seluruh dunia: Saya mengundang kalian semua untuk mengadakan suatu doa bersama pada tanggal 1 Desember 2020, untuk memperingati hari bersejarah untuk bangsa kita ini.

Hari ini akan kami peringati tandai secara damai sebagai akhir dari otonomi khusus. Kalian semua harus bersiap untuk mengambil alih negara kita kembali. Kita tidak akan tunduk kepada permintaan dan tawaran dari Jakarta, kecuali permintaan itu melibatkan referendum untuk kemerdekaan bangsa kita. Hukum-hukum yang datang dari Jakarta tidak berlaku untuk kita.

Kepada semua kelompok solidaritas internasional, saya tahu bahwa masa Virus Korona 19 pandemi ini adalah masa yang sangat sulit. Tetapi saya undang kalian untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di mana pun kalian berada, biar di dapur maupun di atap rumah anda. Tolong ambil foto tindakan kalian ini, dan bagikan di media sosial.

Bulan-bulan terakhir penuh dengan penderitaan bagi rakyat West Papua. Kami dibunuh dan dihabisi secara sistematis oleh tentara Indonesia. Tokoh-tokoh keagamaan kami, seperti Pendeta Yeremia Zanambani dan Rufinus Tigau, seorang Katekis dari Gereja Katolik, disiksa dan dibunuh. Seorang perempuan berumur 19 tahun, Dimisi Balingga, dibunuh oleh tentara Indonesia di Sentani pada tanggal 4 November. Mahasiswa-mahasiswa West Papua banyak yang ditahan dan dibrutalisasi, hanya karena mereka mengadakan demonstrasi kecil-kecilan. Rakyat Papua tidak aman di bawah penjajahan Indonesia.

Perjuangan panjang rakyat Papua mencetak banyak tanggal-tanggal bersejarah: 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, Kongres Rakyat Papua Kedua pada tahun 2000, Kongres Rakyat Papua Ketiga pada tahun 2011, dan Deklarasi Saralana pada tahun 2014. ULMWP mengakui bahwa semua tanggal ini penting dan memiliki makna sendiri. Tetapi, 1 Juli 1961 adalah momen yang unik, yang tidak bisa disangkal oleh negara-negara di seluruh dunia. Indonesia tahu bahwa tanggal ini adalah tanggal penting bagi kita dan untuk masa depan West Papua.

Kami sudah mengumumkan suatu Undang – Undang Dasar Sementara untuk West Papua. Ini adalah langkah yang penting, tapi kita harus terus melangkah maju. Rakyat Papua Barat harus siap. Sudah saatnya kita menunjukkan kepada Indonesia dan seluruh dunia bahwa kita serius, dan siap mengambil kembali kemerdekaan negara kita.

Benny Wenda
Ketua ULMWP